Rita Lamusu Manoppo: APBD Propinsi Sulawesi Utara 2018 Harus Pro Rakyat
APBD Sulawesi Utara 2018 diharapkan menjadi rencana kerja pemerintah Propinsi Sulawesi Utara yang pro rakyat dan tepat sasaran.
Hal itu diungkapkan anggota dewan Propinsi dari Partai Keadilan Sejahtera Rita Lamusu Manoppo, S.H., dalam Rapat Paripurna Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 yang diselenggarakan pada 06 November 2017 di Gedung DPRD Propinsi Sulawesi Utara.
"PKS akan benar-benar mengawal APBD Sulawesi Utara 2018 ini supaya benar-benar pro rakyat dan tepat sasaran," ungkapnya dalam Pandangan Anggota Dewan Rapat Paripurna.
Dalam Paripurna yang dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, pimpinan dan segenap Anggota Dewan, dan SKPD tersebut, secara terpisah Rita Lamusu Manoppo menyatakan bahwa Anggota Dewan wajib mengawal APBD supaya anggaran tahun 2018 melalui program di masing-masing SKPD nanti dapat dilaksanakan secara proporsional di 15 kabupaten/kota.
"Diharapkan SKPD benar-benar memperhatikan apa yang menjadi harapan masyarakat melalui kami, Anggota Dewan, untuk dituangkan melalui DPA dan RKA di setiap dinas hingga melahirkan APBD yang berkualitas dan pro rakyat," pungkasnya.
Hal itu diungkapkan anggota dewan Propinsi dari Partai Keadilan Sejahtera Rita Lamusu Manoppo, S.H., dalam Rapat Paripurna Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 yang diselenggarakan pada 06 November 2017 di Gedung DPRD Propinsi Sulawesi Utara.
"PKS akan benar-benar mengawal APBD Sulawesi Utara 2018 ini supaya benar-benar pro rakyat dan tepat sasaran," ungkapnya dalam Pandangan Anggota Dewan Rapat Paripurna.
Dalam Paripurna yang dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, pimpinan dan segenap Anggota Dewan, dan SKPD tersebut, secara terpisah Rita Lamusu Manoppo menyatakan bahwa Anggota Dewan wajib mengawal APBD supaya anggaran tahun 2018 melalui program di masing-masing SKPD nanti dapat dilaksanakan secara proporsional di 15 kabupaten/kota.
"Diharapkan SKPD benar-benar memperhatikan apa yang menjadi harapan masyarakat melalui kami, Anggota Dewan, untuk dituangkan melalui DPA dan RKA di setiap dinas hingga melahirkan APBD yang berkualitas dan pro rakyat," pungkasnya.
No comments:
Post a Comment